MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA KONSEP DASAR, INSTRUMEN HUKUM PEMERINTAHAN, ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB), DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

MAKALAH HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

KONSEP DASAR, INSTRUMEN HUKUM PEMERINTAHAN, ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB), DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara

Disusun Oleh:

NAMA MAHASISWA
NIM. 00000000000

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan makalah yang berjudul "Hukum Administrasi Negara: Konsep Dasar, Instrumen Hukum Pemerintahan, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia" ini dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun guna memenuhi salah satu tugas akademik pada mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mengenai hakikat Hukum Administrasi Negara (HAN) sebagai hukum yang mengatur administrasi negara dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, instrumen-instrumen hukum pemerintahan (seperti Keputusan dan Tindakan Administrasi), perlindungan hukum bagi masyarakat melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menegakkan keadilan administrasi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan makalah ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dosen Pengampu Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan arahan serta ilmu yang sangat berharga, serta rekan-rekan mahasiswa yang turut memberikan sumbangsih pemikiran selama proses penyusunan.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi penyajian, tata bahasa, maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi penyempurnaan karya-karya ilmiah di masa mendatang. Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, wawasan, serta kontribusi positif bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

Lempuing Jaya, Agustus 2026

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ............................................................. i

KATA PENGANTAR ............................................................. ii

DAFTAR ISI ................................................................. iii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................... 1

A. Latar Belakang ....................................................... 1

B. Rumusan Masalah ...................................................... 2

C. Tujuan Penulisan ..................................................... 2

BAB II PEMBAHASAN .......................................................... 3

A. Pengertian, Hakikat, dan Kedudukan Hukum Administrasi Negara ......... 3

B. Asas-Asas Utama dan Sumber Hukum Administrasi Negara ................. 5

C. Instrumen Hukum Pemerintahan dan Diskresi ............................ 8

D. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ............... 11

E. Perlindungan Hukum dan Peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ...... 14

BAB III PENUTUP ............................................................ 17

A. Kesimpulan ........................................................... 17

B. Saran ................................................................ 18

DAFTAR PUSTAKA ............................................................. 19

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Administrasi Negara (HAN) atau yang dikenal di berbagai negara sebagai Administrative Law atau Bestuursrecht merupakan pilar utama dalam penyelenggaraan negara modern bertipe Welfare State (Negara Kesejahteraan). Dalam konsepsi negara kesejahteraan, pemerintah tidak lagi sekadar bertindak sebagai pengawas ketertiban umum (nachtwachtersstaat), melainkan dibebani kewajiban aktif untuk mewujudkan kesejahteraan umum (bestuurszorg) melalui pelayanan publik yang efektif, adil, dan transparan.^{^[1]}

Pemberian wewenang yang luas kepada pemerintah dalam menjalankan urusan publik berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) atau tindakan sewenang-wenang (willekeur). Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara hadir untuk memberikan landasan legalitas bagi setiap tindakan pemerintah, menetapkan batasan wewenang, serta menyediakan mekanisme perlindungan hukum bagi warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan pejabat administrasi.^{^[2]}

Perkembangan Hukum Administrasi Negara di Indonesia semakin menguat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Undang-undang ini meletakkan fondasi baru bagi tata kelola pemerintahan dengan mengintegrasikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ke dalam norma hukum tertulis, memperluas objek sengketa tata usaha negara, serta mengatur kebebasan bertindak pemerintah melalui instrumen diskresi secara terukur.^{^[3]}

Berdasarkan dinamika tersebut, pemahaman komprehensif mengenai konsep dasar, instrumen hukum, norma AUPB, serta penegakan hukum melalui Peradilan Tata Usaha Negara menjadi sangat esensial bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengertian, hakikat, dan kedudukan Hukum Administrasi Negara dalam tata hukum di Indonesia?

2. Apa sajakah asas-asas utama dan sumber hukum yang menjadi landasan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara?

3. Bagaimanakah bentuk-bentuk instrumen hukum pemerintahan serta penerapan diskresi oleh pejabat administrasi?

4. Bagaimanakah peran dan implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menyelenggaraan pemerintahan?

5. Bagaimanakah mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah:

1. Menguraikan secara mendalam pengertian, hakikat, dan kedudukan HAN dalam cabang hukum publik.

2. Menganalisis asas-asas keabsahan administrasi serta sumber hukum formal dan materiil HAN.

3. Menjelaskan instrumen hukum pemerintahan (KTUN dan Tindakan Faktual) serta batasan penggunaan diskresi.

4. Menganalisis kedudukan dan kedalaman penerapan AUPB sebagai norma penguji tindakan pemerintahan.

5. Menjelaskan saluran perlindungan hukum dan peran PTUN dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara.

BAB II
PEMBAHASAN

A. Pengertian, Hakikat, dan Kedudukan Hukum Administrasi Negara

Secara terminologis, Hukum Administrasi Negara (HAN) merujuk pada norma-norma hukum yang mengatur cara badan atau pejabat tata usaha negara menjalankan wewenangnya. Prof. C. van Vollenhoven mengemukakan bahwa HTN mengatur negara dalam keadaan statis (mengenai struktur dan wewenang lembaga), sedangkan HAN mengatur negara dalam keadaan bergerak (mengenai bagaimana pejabat menggunakan wewenang tersebut dalam pelayanan publik).^{^[4]}

Menurut Rochmat Soemitro, HAN adalah keseluruhan aturan yang mengatur cara organ pemerintahan menjalankan tugasnya secara instansional. Hakikat HAN pada dasarnya terdiri dari dua aspek utama: instrumen hukum bagi aparat pemerintah untuk menyelenggaraan pemerintahan secara efektif, dan instrumen perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap tindakan pemerintahan yang tidak sah.^{^[5]}

Kedudukan HAN dalam cabang ilmu hukum merupakan bagian integral dari Hukum Publik Operasional. HAN bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, mulai dari perizinan, pengelolaan keuangan publik, hingga tata kelola aparatur sipil negara.^{^[6]}

B. Asas-Asas Utama dan Sumber Hukum Administrasi Negara

Pelaksanaan Hukum Administrasi Negara didasarkan pada beberapa asas utama yang menjadi fondasi keabsahan tindakan pemerintahan:

1. Asas Legalitas (Wetmatigheid van Bestuur)
Asas ini menetapkan bahwa setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara harus memiliki dasar wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (atribusi, delegasi, atau mandat). Tanpa dasar legalitas, tindakan pemerintahan batal demi hukum.^{^[7]}

2. Asas Presumsi Keabsahan (Praesumptio Iustae Causa)
Setiap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dianggap sah menurut hukum selama belum ada keputusan atau putusan pengadilan yang membatalkannya.^{^[8]}

Adapun sumber hukum HAN terdiri dari sumber hukum materiil (fakta sosial, politik, ekonomi, dan nilai moral) serta sumber hukum formal yang meliputi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Keputusan Pejabat, Yurisprudensi PTUN, Doktrin, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

C. Instrumen Hukum Pemerintahan dan Diskresi

Dalam menjalankan tugas penyelenggaraan negara, pemerintah menggunakan instrumen hukum pemerintahan yang dikelompokkan menjadi:

a. Peraturan Kebijakan (Beleidsregels): Arahan internal seperti Surat Edaran atau Petunjuk Teknis.

b. Keputusan Tata Usaha Negara (Beschikking): Penetapan tertulis yang bersifat konkret, individual, dan final.

c. Rencana (Het Plan) dan Perizinan (Vergunning).

d. Tindakan Faktual (Feitelijke Handelingen): Tindakan nyata pejabat publik tanpa menerbitkan penetapan tertulis.^{^[9]}

Selain instrumen terikat, pejabat administrasi memiliki wewenang Diskresi (Freies Ermessen), yaitu kebebasan untuk mengambil keputusan dalam mengatasi persoalan konkret ketika hukum tidak mengatur, mengatur tidak jelas, atau dalam kondisi darurat demi kepentingan umum. Berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014, diskresi hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan tujuan, tidak bertentangan dengan UU, dan berdasarkan AUPB.^{^[10]}

D. Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) atau Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur (ABBB) awalnya berkembang melalui jurisprudensi Pengadilan Administrasi di Belanda (CRvB) untuk menilai keabsahan tindakan pemerintah. Di Indonesia, AUPB telah dikodifikasikan secara tegas dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.^{^[11]}

AUPB dalam tata hukum Indonesia melingkupi delapan asas utama:

1. Asas Kepastian Hukum: Mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan.

2. Asas Kemanfaatan: Keuntungan yang diperoleh harus seimbang dengan beban yang ditimbulkan bagi masyarakat.

3. Asas Ketidakberpihakan (Impartiality): Mengutamakan obyektivitas tanpa diskriminasi.

4. Asas Kecermatan: Bertindak teliti agar tidak menimbulkan kerugian bagi warganya.

5. Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan: Mencegah detournement de pouvoir.

6. Asas Keterbukaan: Memberikan akses informasi publik secara wajar.

7. Asas Kepentingan Umum: Mendahulukan kesejahteraan umum secara aspiratif.

8. Asas Pelayanan yang Baik: Memberikan pelayanan secara tepat waktu, mudah, dan terjangkau.

E. Perlindungan Hukum dan Peran Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintah terdiri dari Perlindungan Hukum Preventif (melalui prosedur keberatan administrasi dan banding administrasi) serta Perlindungan Hukum Represif melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009.^{^[12]}

Dengan lahirnya UU Administrasi Pemerintahan No. 30 Tahun 2014, kewenangan PTUN semakin diperluas. Objek sengketa TUN tidak lagi terbatas pada keputusan tertulis (beschikking), melainkan mencakup Tindakan Faktual (Feitelijke Handelingen) pejabat publik serta pengujian permohonan penerimaan atau penolakan Diskresi.^{^[13]}

BAB III
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pemaparan materi pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan cabang hukum publik yang membatasi wewenang serta memberi landasan legalitas bagi aparatur negara dalam menyelenggaraan pelayanan publik.

2. Pelaksanaan HAN didasarkan pada Asas Legalitas dan Presumsi Keabsahan, dengan sumber hukum formal yang bersumber dari norma tertulis maupun asas-asas tidak tertulis.

3. Instrumen pemerintahan mencakup Keputusan TUN, Peraturan Kebijakan, dan Tindakan Faktual, serta diskresi yang penggunaannya dibatasi oleh standar ketat.

4. Kodifikasi AUPB dalam UU No. 30 Tahun 2014 memperkuat batas normatif guna mencegah penyalahgunaan wewenang aparatur negara.

5. PTUN berperan vital sebagai benteng perlindungan hukum represif bagi masyarakat yang dirugikan oleh keputusan maupun tindakan faktual badan/pejabat pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparatur Pemerintahan: Perlu meningkatkan pemahaman terhadap norma AUPB dan batasan diskresi agar setiap keputusan publik berorientasi pada pelayanan prima dan bebas maladministrasi.

2. Bagi Lembaga Peradilan (PTUN): Diharapkan konsisten memperluas jangkauan perlindungan hukum terhadap tindakan faktual demi menjamin kepastian dan keadilan administrasi.

3. Bagi Akademisi dan Masyarakat: Perlu terus mengawal efektivitas pengawasan administrasi serta memanfaatkan sarana upaya administrasi secara optimal apabila terjadi sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Hadjon, Philipus M., dkk. (2011). Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Indroharto. (2004). Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Marbun, SF. (2015). Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta: FH UII Press.

Republik Indonesia. (1986). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Ridwan HR. (2016). Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, Rochmat. (1998). Pengantar Penelitian Hukum. Bandung: Eresco.

[1] Philipus M. Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 15.

[2] Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 38.

[3] SF. Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 72.