Makalah Pancasila tentang PRINSIP – PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UNDANG – UNDANG DASAR 1945

 

PRINSIP – PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UNDANG – UNDANG DASAR 1945

DISUSUN OLEH :

-        Putri Indriani

-        Parmiati

-        Lumatun Nadiroh

-        Marzuki

Dosen Pengampu : Thomas Alfa Adison,M.Si

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM

AS-SHIDDIQIYAH

TAHUN AKADEMIK 2014 /2015

JL. Lintas Timur Desa Lubuk Seberuk Kec. Lempuing Jaya Kab. OKI

Sum-sel 30657

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmatNya kami dapat merampungkan makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila.

Kami berharap makalah ini dapat bermanfaat dalam mengantarkan mahasiswa-mahasiswi dalam memahami “PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UUD 1945 ” yang merupakan salah satu indikator/tema dari mata kuliah Pancasila.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak THOMAS ALFA EDISON,M.Si selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila yang telah membimbing kami dalam mempelajari mata kuliah Pancasila, dan rekan-rekan yang selalu mengingatkan tugas-tugas ini dan memberikan ide-ide yang positif untuk kami.

“Tidak ada gading yang tak retak”, dengan segala kerendahan hati, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para  pembaca.

Lempuing Jaya,      Desember 2014

                                                                                                Penyusun

               

DAFTAR ISI

Halaman Depan................................................................................................ i

Kata Pengantar................................................................................................. ii

Daftar Isi.......................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang................................................................................. 1

1.2 Rumusan Masalah........................................................................... 1

BAB II PEMBAHASAN

2.1 uud 1945......................................................................................... 2

2.2 batang tubuh undang-undang dasar 1945........................................ 3

2.3  batang tubuh undang-undang dasar 1945........................................ 5

2.4   prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh uud 1945........ 6

BAB III PENUTUP

3.1   KESIMPULAN................................................................................. 8

3.2   SARAN........................................................................................... 8

Daftar Pustaka.................................................................................................. 9

BAB I

PENDAHULUAN

1.1   Latar Belakang

Ketika sebuah negara berdiri sudah pasti negara tersebut memiliki atau merumuskan aturan-aturan hukum. Yang mana dengan aturan-aturan ini dapat mengikat berbagai elemen baik itu pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan dan masyarakat yang kita sebut dengan Undang-Undang. Begitu juga Indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, telah memiliki undang-undang yang tercantum didalamnya pancasila yang menjadi norma dasar hukum nasionalDengan begitu undang-.

Sebagai dasar negara, undang undang dasar 1945 memiliki prinsip-prinsip yang bersifat kekal dan luhur akan menjamin suatu sistem atau bentuk negara serta cara penyelenggaraannya beserta hak-hak dan kewajiban rakyatnya. Oleh karena itu undang undang harus diberikan tempat yang tinggi di antara peraturan perundang-undang yang lain dengan konsekuensi tidak adanya tindakan ataupun keputusan yang bertentangan dengan undang undang dasar.^[1]

Indonesia sebagai negara yang berbentuk Republik memberikan undang undang dasar 1945 tempat yang tertinggi di dalam peraturan perundang-undangan lainnya karena undang-undang dasar 1945 memiliki sifat yang luhur.^[2]

1.2   Rumusan Masalah

1.       Apa Yang Dimaksud dengan UUD 1945?

2.       Apakah Yang  dimaksud batang tubuh undang-undang dasar 1945?

3.       Bagaimana Batang tubuh undang-undang dasar 1945?

4.       Apa prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh uud 1945?

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 UUD 1945

A.      PENGERTIAN UUD 1945

UUD 1945 adalah hukum dasar yang menetapkan struktur dan prosedur organisasi yang harus diikuti oleh otoritas publik agar keputusan-keputusan yang dibuat mengikat komunitas politik.

B.      KEDUDUKAN UUD 1945

Sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber segala kewenangan karena UUD 1945 itu merupakan sumber dari segala sumber hukum, sumber dari segala kewenangan, sumber dari segala badan kenegaraan.
Fungsi UUD 1945 adalah sebagai pedoman acuan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.

C.      POKOK PIKIRAN UUD 1945

1.       Sepakat untuk tidak mengubah pembukaan UUD 1945

2.       Sepakat untuk mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia

3.       Sepakat untuk mempertahankan sistem presidensil (menyempurnakan agar betul-betul memenuhi ciri-ciri umum sistem presidensil )

4.       Sepakat untuk memindahkan hal-hal normative yang ada dalam penjelasan UUD 1945 kedalam pasal-pasal UUD 1945.

D.      PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UUD 1945

1.       Segala warga Negara bersamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

2.       Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak

3.       Kebebasan berserikat, berpendapat dan berpolitik

4.       Kebebasan memeluk dan melaksanakan agama / kepercayaan

5.       Hak dan kewajiban membela Negara

2.2 BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR 1945

A.   Pengertian Batang Tubuh UUD 1945

Arti Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan Negara yang memuat ketentuan ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu.

B.   Isi Batang Tubuh UUD 1945

Batang Tubuh UUD 1945 terdiri dari:

1.          16 Bab

2.          37 Pasal, terbagi 5 bagian antara lain:

·         Bentuk dan Kedaulatan Negara = pasal 1

·         Lembaga Tertinggi Negara = pasal 2, 3

·         Lembaga Tinggi Negara = pasal 4-15, 16, 18, 19-22

·         Unsur-Unsur Kesejahteraan Negara = pasal 23, 29, 31-37

·         Unsur-Unsur Pemerintahan Negara = pasal 17, 24, 25, 26-28, 30

3.      4 pasal Aturan Peralihan

4.      2 Ayat Aturan Tambahan

C.   Sifat Batang Tubuh UUD 1945

Batang Tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu:

1.         Fleksibel, Elastis, dan Soepel = artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun.

2.         Rigid (tidak kaku) = artinya isi Batang Tubuh UUD 1945 dapat diselami setiap  warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja menjadi WNI mampu menyelaminya.

3.         Luwes (gemulai) = maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, disembarang ruang dan di mana saja dapat dipraktekkan.

D.   Nilai-Nilai Instrumental dalam Batang Tubuh UUD

1.       Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Pasal 29

2.       Kemanusiaan yang adil dan beradab

Pasal 26,Pasal 27, Pasal 28, Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 30 dan Pasal 31

3.       Persatuan Indonesia

Pasal 1, Pasal 32, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 36A, Pasal 36B dan Pasal 36C

4.       Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Pasal 1 ayat 2, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 18
Pasal 18A,Pasal 18B, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 22A, Pasal 22B dan Pasal 37

5.              Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 27, Pasal 33, Pasal 34

E. Pasal-Pasal dan Penjelasan

1.  Sistem Pemerintahan Negara

Ø  penyelenggaraan pemerintahan negara berdasar 7 kunci pokok.

Ø  Kelembagaan Negara, ialah :

-          Presiden dan Wakil Presiden – Bab III

-          DPA – Bab V, Pemda Bab VI

-          DPR – Bab VII pasal 20

-          BPK – VIII pasal 2    

-          MA – Bab IX pasal 29

2. Hubungan antara Negara dengan Warga Negara dan Penduduk

-          Masalah warga negara – pasal 26

-          Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan – pasal 27:1

-          Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak – pasal 27:2

-          Kemerdekaan yang berserikat dan berkumpul – pasal 28

-          Kemerdekaan memeluk agama – pasal 29

-          Hak dan kewajiban dalam pembelaan negara – pasal 30

-          Hak mendapat pendidikan dan pengajaran – pasal 31

-          Kebudayaan nasional – pasal 32

-          Kesejahteraan rakyat – pasal 33 dan 34

3.  Hal-Hal Lain

-          Bendera – pasal 35

-          Bahasa – pasal 36

-          Perubahan UUD – pasal 37

-          Aturan peralihan – 4 pasal

-          Aturan tambahan – 2 ayat

2.3  BATANG TUBUH UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang terdiri dari  37 pasal ditambah empat pasal Aturan Peralihan dan dua ayat Aturan Tambahan , disamping mengandung semangat dan merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, juga merupakan rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu.[3][1] Yang pada dasarnya, di dalam batang tubuh Undang-undang Dasar memuat pasal- pasal yang berisi tentang:

1.              Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara yang didalamnya termasuk pengaturantentang kedudukan ,tugas, wewenang, dan tata hubungan dari lembaga-lembaga negara dan dan pemerintah.

2.              Pasal-pasalyang berisi materi tata hubungan antara negara dan warga negara dan penduduknya secara timbal-balik serta dipertegas oleh Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 berisi konsepsi negara dalam berbagai aspek kehidupan : politik, ekonomi, sosial-budaya, dan hankam, kearah mananegara,bangsa, dan rakyat Indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya.[4][2]

Disamping mengandungmateri-materi tersebut ,batang tubuh Undang-Undang Dasar memuat pula hal-hal lain , seperti bendera, bahasa, dan perubahan Undang-Undang Dasar.

Dalam hal ini sekali perlu disadari bahwa materi materi itu merupakan kesatuan dan tercakup secara bulat dalam Batang Tubuh (dan penjelasan) Undang-Undang Dasar 1945.[5][3]

2.4 PRINSIP-PRINSIP YANG TERKANDUNG DALAM BATANG TUBUH UUD 1945

Adapun yang menjadi prinsip-prinsip yang trkandung dalam Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.  Negara Kesatuan Repulik Indonesia

Sesuai dengan pasal 1 UUD 1945, negara kita ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik . Bagi negara kita tiada lain bentuk negara yang paling tepat adalah negara Kesatuan yang bernafaskan Demokrasi, yaitu Demokrasi Pancasila.

2.  Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Pancasila          

Negara Pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak - hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan lain-lain. Hak-hak dasar melekat pada diri pribadi manusia dan tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Barangsiapa merampas hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, dan hak milik seseorang berarti melanggar hak kemanusiaan. [6][4]

Disamping hak asasi,terdapat kewajiban asasi. Kalau dalam masyarakat yang individualistis, tuntutan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sedikit berlebih-lebihan sehingga merugikan masyarakat, maka dalam masyarakat pancasila dilaksanakan secara seimbang sebagai manusia yang bersifat kekeluargaan.

Contoh – contoh perwujudan hak – hak asasi manusia berdasarkan pancasila ini lebih tegas dalam pasal 27, 28, 29, 30, 31, 33, dan 34 Undang – Undang Dasar 1945. Sebaiknya contoh kewajiban – kewajiban asasi adalah kewajiban belajar, kewajiban memberikan suara, kewajiban membayar pajak, kewajiban menjaga keamanan, kewajiban membela negara, tunduk dan taat menjalankan segala aturan negara.[7][5]  

3.    Sistem Kebudayaan Nasional

Dalam pasal 32 Undang – Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa pemerintah memajukan kebudayaan nasional. Ini berarti bahwa bangsa Indonesia mengutamakan pembinaan dan pembangunan kebudayaan Indonesia.

Unsur – unsur kebudayaan asing dapat diterima ke dalam kebudayaan nasional dengan syarat lebih mengembangkan kebudayaan nasional dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Disamping itu karena negara kita terdiri atas banyak pulau dan suku bangsa, mempunyai adat istiadat dan kebudayaan daerah yang beraneka ragam, maka tidak perlu memperbandingkan perbedaan bentuk dan wujud (gatra) yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat kita, malah sebaliknya dengan keanekaragaman tersebut akan saling melengkapi dan saling memperkaya suatu kesatuan sebagai khasanah kebudayaan kita. Dengan demikian peri kehidupan masyarakat akan lebih serasi yang akan menuju tingkat kemajuan dan pengembangan (apresiasi) yang merata dan seimbang.

4.    Pembelaan Negara

Seperti yang telah disinggung dalam uraian terdahulu pasal 30 Undang – Undang 1945  menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta didalam pembelaan negara. Letak kepulauan Nusantara yang strategis dan berbeda diposisis silang sebagai suatu kesatuan pertahanan dan keamanan, berarti bahwa ancaman salah satu segi kehidupan pada hakikatnya adlah merupakan ancaman terhadap keutuhan bangsa Indonesia secara keseluruhan . dan oleh karenanya Bangsa Indonesia sebagai warga negara mempunyai kewajiban untuk membela keutuhan negara dan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu prinsip wawasan nusantara dan ketahanan nasional perlu dikembangkan. [8][6]

BAB III

PENUTUP

3.1     KESIMPULAN

Dari makalah yang telah kami buat, kami menyimpulkan bahwa:

   Undang-Undang Dasar adalah sebagian dari hukum dari dasar negara. Undang-Undang Dsar adalah hukum dasar yang tertulis, sedang disampingnya Undang-Undang Dasar itu berlaku juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis.

   Undang-undang Dasar 1945 adalah keseluruhan naskah yang terdiri dari (1) Pendahulun,(2) Batang Tubuh UUD 1945  yang terdiri 37 pasal,(3) Penjelasan UUD 1945. Dan yang dibahas pada makalah ini adalah Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Batang Tubuh UUD 1945 yang terdiri atas :

1.    Negara Kesatuan Repulik Indonesia

2.    Pengakuan Hak Asasi Manusia Dalam Negara

3.    Sistem Kebudayaan Nasional

4.    Pembelaan Negara

·      Batang Tubuh UUD 1945 ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu.

·      Batang Tubuh UUD 1945 berisi 16 bab, 37 pasal, 4 pasal peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

·      Batang Tubuh UUD 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu fleksibel, elastis, dan soepel; rigid (tidak kaku); serta luwes (gemulai).

·      Batang Tubuh UUD 1945 mengalami 4 kali amandemen.

3.2     SARAN

Kami sangat mengharapkan kepada agar dapat memahami tentang Batang Tubuh UUD 1945 karena merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh negara kita. Akan tetapi, jangan sampai pembaca terlalu larut dalam makalah kami karena makalah kami belum dekat dari kesempurnaan maka dari itu kami sangat mengharapkan pula kritik dan saran yang membangun agar makalah kami dapat tersampaikan dengan baik kepada orang-orang yang membacanya.

DAFTAR PUSTAKA

Soeprapto , 1999. Buku UUD 1945 . Jakarta : Pabelan

Murni,Sri Ruspita, Dkk. 2000 . PPKn . Jakarta : Bumi Aksara .

Widjaja. 1995.  Pedoman I Pe;laksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan   Tinggi . Jakarta: Raja Grafindo Persada .

Tap-Tap MPR. 1993. Undang-Undang 1945. Jakarta : UIP Press

---

[1] Azyumardi Azra,Pendidikan Kewargaan Untuk Demokrasi di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Pendidikan Kewargaan, (jakarta: 28-29 Mei 2001) hal 77

[2] Zamroni, Pendidikan untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society, (Yogyakarta: Bigraf Publishing 2001) hal 92

[3][1] Tap-Tap MPR 1993, Undang-Undang 1945 (Jakarta : UIP Press ), hal 315.

[4][2] Ibid

[5][3] Soeprapto , Buku UUD 1945 ( Jakarta : Pabelan 1999 ), hlm. 99

[6][4] Sri Ruspita Murni. Dkk. PPKn ( Jakarta : Bumi Aksara, 2000 ), hlm. 13                                              

[7][5] Widjaja, Pedoman I Pe;laksanaan Pendidikan Pancasila Pada Perguruan Tinggi ( Jakarta: Raja Grafindo Persada , 1995 ), hlm. 156.

[8][6] Ibid, hlm.157